Dahulu, saya adalah anggota resmi barisan “Pasukan Langit”. Itu lho, golongan manusia yang kalau ditanya soal kesejahteraan, jawaban otomatisnya cuma satu: “Sabar, yang penting berkah.”
Bayangkan, sebulan penuh berjibaku di kelas, saya pulang membawa amplop berisi Rp75.000. Ya, Anda tidak salah baca dan saya tidak sedang bercanda. Angka segitu lebih mirip uang tip beli martabak daripada gaji sebulan.
Sekarang, alhamdulillah, saya sudah menjadi PNS. Walaupun banyak orang bilang gaji PNS itu “mungil” dan sering habis sebelum bulan berganti, saya tetap bersyukur sedalam-dalamnya. Maklum, saya pernah berada di posisi “Pasukan Langit” yang gajinya hanya cukup untuk bayar bensin seminggu.
Tapi jujur saja, meski dompet agak tebalan dikit, nurani ini seringkali merasa “kurus” kalau melihat kawan-kawan yang masih betah di “ruang tunggu” honorer. Pertanyaannya satu: apakah kesejahteraan itu hanya milik mereka yang punya deretan angka NIP di dada?
Mari kita tertawa getir sebentar. Kita ini lucu, ya. Teriak-teriak mau mencetak “Generasi Emas”, tapi para “koki” pendidikannya dibiarkan hidup dengan “Gaji Kayu Lapuk”.
Tengoklah kisah Agusthinus Nitbani di Kupang. Beliau sudah mengabdi 24 tahun, tapi gajinya pernah cuma mampir sekejap sebesar Rp223.000 (detik.com). Atau Saryono di Sukabumi yang 33 tahun mengabdi demi Rp350.000 (kompas.com). Logika mana yang bisa terima? Upah sebulan penuh mengajar bahkan tidak cukup untuk membayar parkir motor harian di mal. Ini bukan lagi soal pengabdian, tapi soal martabat manusia yang sedang diuji kesabarannya sampai ke level dewa.
Kita ini memang bangsa yang sangat romantis. Kita hobi melihat guru yang memulung atau jualan gorengan sepulang sekolah sebagai “kisah inspiratif”. Padahal, itu adalah skandal kemanusiaan yang dibungkus rapi dengan pita bertuliskan “ikhlas”.
Bandingkan dengan Luksemburg. Di sana, gaji guru bisa tembus Rp1 miliar per tahun. Di Jerman dan Finlandia, guru itu profesi elite. Mereka sadar betul: investasi terbaik sebuah bangsa itu bukan di aspal jalanan, tapi di otak pendidiknya. Gaji yang “wah” juga akan menarik talenta-talenta terbaik negeri ini untuk masuk ke ruang kelas, bukan sekadar menjadikannya pilihan terakhir karena tak laku di tempat lain.
Menggaji layak itu bukan soal foya-foya, tapi soal kewarasan. Kecerdasan bangsa tidak mungkin dibangun di atas perut yang sering keroncongan atau pikiran yang bercabang memikirkan cicilan panci. Jangan paksa guru terus-menerus “menabung doa” sambil menahan lapar, sementara beban administrasi dan tuntutan kurikulum menumpuk setinggi gunung.
Pemerintah memang menjanjikan kenaikan insentif jadi Rp400.000 pada 2026 nanti. Wah, hebat ya? Naik seratus ribu setelah menunggu bertahun-tahun. Angka segitu mah cuma cukup buat beli kuota internet biar bisa ikut webinar bertajuk “Cara Tetap Tersenyum meski Saldo Nol”.
Sederhananya begini: kalau mau anak-anak kita dididik orang hebat, ya muliakanlah mereka secara finansial. Sudah saatnya berhenti menjadikan istilah “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” sebagai alasan untuk pelit. Pendidikan bermutu itu butuh modal nyata, bukan sekadar syukur yang dipaksakan.
Jadi, tolong berhenti berharap guru itu sejenis malaikat yang bisa kenyang cuma dengan menghirup aroma kapur tulis atau menelan janji manis.
Kalau urusan lambung saja masih jadi misteri setiap hari, jangan protes kalau nanti murid kita cuma jadi robot penghafal rumus yang amnesia soal etika. Sebab di dunia nyata, iman memang perlu, tapi bicara soal Budi Pekerti di depan kelas itu butuh asupan nutrisi.
